SBY Kecewa dengan Keputusan bahwa Pilkada lewat DPRD

Editor: Filemon Soalisokhi Hulu

Jumat, 26 September 2014 | 09:23 WIB

KOMPAS/RIZA FATHONI Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku kecewa dengan hasil pemungutan suara DPR tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hasilnya, mekanisme pemilihan kepala daerah berubah menjadi lewat DPRD.
Kekecewaan itu diungkapkan SBY saat menyampaikan keterangan pers di Washington DC, Kamis malam waktu setempat atau Jumat (26/9/2014) pagi waktu Jakarta, seperti dikutip Antara.
"Saya kecewa dengan hasil proses politik yang ada di DPR RI, meskipun saya menghormati proses itu sebagai seorang demokrat, sekali lagi saya kecewa dengan proses dan hasil yang ada," kata SBY.
Ia mengaku kecewa karena usul Partai Demokrat di DPR, untuk membuka opsi pemilihan langsung dengan 10 syarat agar tidak ada ekses negatif dalam pelaksanaan Pilkada langsung, ditolak oleh fraksi-fraksi lain di DPR. (Baca: Demokrat "Keukeuh" 10 Syaratnya Masuk dalam Draf RUU Pilkada)
Sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi UU pada Kamis hingga Jumat dini hari berlangsung alot hingga harus diputuskan melalui voting. Hasil akhirnya, sebanyak 135 anggota yang hadir memilih agar pilkada tetap secara langsung.
Adapun 226 orang mendukung mekanisme agar pilkada diselenggarakan oleh DPRD. Fraksi Partai Demokrat, yang semula mendukung agar pilkada langsung oleh rakyat dan disertai syarat, memilih walkout ketika syaratnya sudah disetujui oleh Fraksi PDI-P, Fraksi PKB dan Fraksi Hanura. (Baca: "Sejak Awal Demokrat Ingin Cuci Tangan soal RUU Pilkada")
Sebelumnya, SBY sempat mengaku mendukung mekanisme pilkada langsung. Dalam wawancara yang diunggah ke YouTube, SBY menilai sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. (Baca: SBY Pilih Pertahankan Pilkada Langsung oleh Rakyat)
"Ini juga segaris dengan sistem presidensial, presiden dipilih secara langsung. Berbeda dengan sistem parlementer, pemimpin, apakah perdana menteri atau jabatan yang setara, dipilih oleh parlemen karena rakyat memilih parlemen," papar SBY.
Atas alasan itu, SBY ingin sistem yang telah berjalan sejak era reformasi tersebut dapat terus dijalankan. Ia pun mengingatkan perlunya menjaga sistem yang lahir dari alam demokrasi tersebut.
"Kalau kita kembali pada pilihan kita, buah dari reformasi yang kita jalankan selama ini, tentunya pilihan kepala daerah langsung itu mesti kita jaga dan pertahankan sebagaimana pula pemilihan presiden secara langsung," ujar SBY.